Jakarta, jakartabersahabat.com :
Negara ini kerap berbicara tentang bonus demografi, SDM unggul, dan Indonesia Emas. Namun di balik jargon besar itu, ada kenyataan yang tak bisa lagi disembunyikan: anak-anak buruh pelabuhan tersingkir dari akses pendidikan tinggi.
Dari sekitar 9,9 juta mahasiswa aktif di Indonesia, hanya sekitar 1,1 juta yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Artinya, lebih dari delapan juta mahasiswa—sebagian besar berasal dari keluarga buruh, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal—berjuang sendiri tanpa kehadiran negara.
Pertanyaan yang wajar diajukan publik adalah:
ke mana alokasi KIP Kuliah dan Dana Abadi Pendidikan LPDB selama ini dialirkan ?
Buruh Pelabuhan :
1. Penopang Negara yang Dilupakan
2. Buruh pelabuhan bukan kelompok marginal yang tak berkontribusi.
3. Kami adalah tulang punggung logistik nasional, penjaga arus barang, pangan, energi, dan industri. Tanpa buruh pelabuhan, roda ekonomi Indonesia akan lumpuh.
Namun ironi terjadi ketika buruh dan anak-anak buruh pelabuhan ingin mengakses pendidikan tinggi. Akses KIP Kuliah bagi mereka sangat terbatas, tidak sistematis, dan cenderung tertutup. Program buruh sekolah dan buruh sarjana yang kami perjuangkan selama bertahun-tahun kerap berhenti pada janji, bukan kebijakan nyata.
Ini bukan soal kurangnya motivasi anak buruh.
Ini soal sistem yang tidak berpihak.
Ketertutupan Data Melahirkan Kecurigaan Publik
Di saat jutaan anak buruh tersingkir, isu mengenai pengelolaan kuota KIP yang tidak transparan kian menguat. Publik mendengar kabar tentang alokasi KIP dalam jumlah tidak wajar pada jalur-jalur tertentu, termasuk dugaan keterkaitan dengan Badan dan lembaga negara.
Sebagai pimpinan serikat buruh, saya tegaskan:
kami tidak menuduh, tetapi kami menuntut keterbukaan.
Jika memang pengelolaan KIP bersih, buka data secara terbuka:
– Siapa penerima kuotanya
– Lewat jalur apa
– Berapa jumlahnya
– Dari institusi mana
Ketertutupan justru menciptakan ketidakpercayaan dan melukai rasa keadilan sosial.
Audit Investigasi adalah Keniscayaan
Karena itu, SP TKBM Indonesia mendesak negara melakukan audit investigasi nasional terhadap alokasi KIP Kuliah dan Dana Abadi Pendidikan LPDB. Audit ini harus melampaui formalitas administratif dan menyentuh substansi distribusi dan jejaring rekomendasi.
Kami mendorong :
1. Audit independen lintas kementerian dan lembaga
2. Pembuktian terbalik bagi penerima kuota KIP dalam jumlah tidak wajar
3. Pembukaan data publik penerima KIP per kampus dan wilayah
4. Kuota afirmatif nasional bagi buruh pelabuhan dan pekerja sektor strategis
Audit bukan ancaman bagi pemerintah.
Audit adalah jalan pemulihan kepercayaan publik.
Mendukung Perluasan Dana Abadi Pendidikan
Dalam konteks ini, kami juga mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan dan perluasan Dana Abadi Pendidikan melalui LPDB, termasuk gagasan memperluas beasiswa hingga menjangkau 80 persen mahasiswa nasional.
Namun dukungan itu harus dibarengi dengan transparansi dan keberpihakan nyata kepada kelompok buruh, termasuk buruh pelabuhan. Tanpa itu, Dana Abadi Pendidikan hanya akan menjadi besar di angka, kecil di dampak sosial.
Pendidikan adalah Soal Peradaban
Bagi kami, pendidikan bukan sekadar ijazah.
Ia adalah alat pembebasan, kendaraan mobilitas sosial, dan fondasi peradaban buruh.
Jika anak buruh terus tersingkir dari pendidikan tinggi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu generasi, tetapi masa depan Indonesia itu sendiri.
Saya ingin menutup dengan satu penegasan sederhana namun mendasar:
> Buruh bersekolah adalah jalan peradaban. Buruh bersarjana adalah masa depan Indonesia. Negara wajib hadir, bukan sekadar berjanji. Subhan Hadil
Sudah waktunya data dibuka, alokasi diaudit, dan kebijakan pendidikan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak.
Sumber : Subhan Hadil – Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia (SP TKBMI)
Reporter : Irma
