jakartabersahabat.com | JAKARTA — Menyikapi dinamika sosial politik tanah air serta rencana aksi massa yang akan digelar pada Kamis, 27 Agustus 2026, Pengamat Sosial Politik Swarna Dwipa Institute sekaligus Aktivis 98, Lutfi Nasution atau Lunas, menyampaikan pandangan serta sikap resminya.
Aksi massa yang mengangkat isu pengesahan RUU Perampasan Aset, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi dinilai sebagai bentuk kepedulian yang sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998.
Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar senantiasa menjaga kondusivitas dan mewaspadai potensi penyusupan.
“Kepada para mahasiswa, buruh, dan aliansi masyarakat lainnya yang akan turun ke jalan, kami ingatkan agar tidak terprovokasi dan disusupi oleh ‘penunggang gelap’ yang berniat membelokkan aksi damai menjadi tindakan anarkis,” ujar Lutfi di Jakarta, Kamis (27/8).
Lutfi menegaskan, bahwa penyampaian aspirasi publik harus dilakukan melalui kontribusi pemikiran dan solusi yang demokratis, bukan dengan cara-cara anarkis yang justru merugikan semua pihak serta mengganggu ketertiban umum.
“Penyampaian kritik maupun pengawalan terhadap kebijakan negara harus selalu dilakukan melalui jalur-jalur konstitusional dan demokratis. Jalan anarkis dinilai hanya akan merugikan semua pihak—baik masyarakat, fasilitas umum, maupun stabilitas negara secara keseluruhan,” tegasnya.
Dukungan bagi Pemerintahan Prabowo
Selain menyoroti substansi aksi, Aktivis 98 ini juga menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya. Pemerintah didorong untuk terus fokus bekerja memperbaiki berbagai sektor strategis, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes/Kopkel Merah Putih, kesehatan, pendidikan, peningkatan gaji buruh, hingga masalah sosial lainnya.
“Kita harus mendukung Program Presiden Prabowo yang dicanangkan dalam Asta Cita, karena seluruh agenda tersebut hanya dapat berjalan optimal dalam iklim demokrasi yang kondusif,” imbuhnya.
Pentingnya Dialog dan Keterbukaan DPR RI serta Kementerian
Lutfi mengapresiasi lembaga legislatif dan eksekutif saat ini yang dinilainya sudah sangat terbuka dalam menerima masukan publik. Oleh karena itu, ia mendorong agar aksi massa di jalan diposisikan sebagai pemantik, yang kemudian ditindaklanjuti melalui dialog intensif dan audiensi formal dengan DPR RI maupun kementerian terkait.
“Melakukan dialog dengan DPR RI dan atau kementerian terkait adalah cara paling efektif untuk menguji gagasan secara objektif tanpa harus mengorbankan ketertiban umum,” tambahnya.
Pengawasan Konsisten oleh Publik
Lutfi menekankan, bahwa iklim demokrasi yang sehat tidak berhenti pada ruang-ruang dialog semata. Setiap kebijakan maupun hasil kesepakatan yang telah dirumuskan bersama harus terus dilakukan pengawasan secara konsisten oleh publik.
“Jadi, setiap hasil kesepakatan dan kebijakan pemerintah harus terus dilakukan pengawasan secara konsisten oleh publik agar implementasinya benar-benar berpihak kepada rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, pihak keamanan juga diminta untuk tetap profesional, humanis, dan tidak terpancing oleh provokasi “penunggang gelap” yang berpotensi menciderai nilai-nilai demokrasi selama pengawalan aksi berlangsung.
“Kami meminta pihak keamanan agar tetap humanis, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak terpancing oleh provokasi “penunggang gelap” yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi,” pungkas Lutfi.
Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter : Edo
