banner 728x250
BERITA  

Inilah Alasan Muhammadiyah, Kenapa Siap Kelola Tambang Ramah Lingkungan

Avatar photo
banner 120x600
banner 468x60

Yogyakarta

jakartabersahabat.com || Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah diikuti oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia, yang berlangsung di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, 27-28 Juli 2024.

banner 325x300

Konsolidasi membahas masalah-masalah strategis Persyarikatan, ke ummatan, dan kebangsaan.
Salah satu keputusan dari Konsolidasi tersebut antara lain Muhammadiyah siap mengelola tambang.
Berikut Risalah Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengelolaan Tambang yang Ramah Lingkungan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP
Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Setelah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang, dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan
tinggi, Majelis dan lembaga di lingkungan PP. Muhammadiyah, serta pandangan anggota PP.
Muhammadiyah, Rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan
bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
nomor 25 tahun 2024 dengan pertimbangan sebagai berikut :

  • Pertama, kekayaan alam adalah anugerah Allah yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup material dan spiritual.

Pengelolaan usaha pertambangan sejalan dengan Anggaran Dasar pasal 7 (1): Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan. Anggaran Rumah Tangga pasal 3 (8) “Memajukan
perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; (10)” “Memelihara,
mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan”.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan
Urgensi Transisi Energi Berkeadilan (9 Juli 2024) antara lain menyatakan bahwa “Pertambangan (at-ta’dīn) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (istikhrāj al-ma’ādin min baṭn al-arḍ) masuk dalam kategori muamalah atau al-umūr al-dunyā (perkara-perkara duniawi), yang hukum asalnya adalah boleh (al-ibāḥah) sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram (al-aṣl fi al-mu’āmalah al-ibāḥah ḥatta yadulla ad-dalīl
‘alā taḥrīmih)”.

  • Kedua, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam
    yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
    kemakmuran rakyat. Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara
    memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
  • Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya.

Pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah
(BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

  • Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh
    tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga Persyarikatan,
    masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.
    Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan
    berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
    memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.
  • Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang
    berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling
    menguntungkan.

  • Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan ijin usaha pertambangan kepada Pemerintah.

  • Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah
    dan dakwah jamaah. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha “not for profit” dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah
    dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Demikian dasar pertimbangan Muhammadiyah siap kelola tambang yang disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam forum Konsolidasi Nasional itu.

Jurnalis : Redaksi/Irma Windarti

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *